Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia

Namun, Widodo harus tetap berhati-hati untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya. Inkonsistensi putusan tipikor, pencabutan hak politik seharusnya relevan untuk anas. Modal balik dalam konteks ini tentu bukan dengan sumber dan cara yang benar, melainkan dengan cara yang melawan hukum seperti korupsi. Demokrasi yang dihinggapi persoalan korupsi akhirnya menciptakan politik berbiaya tinggi , risiko yang tinggi , tetapi menggiurkan karena memberikan keuntungan besar bagi mereka yang berhasil mendapatkan kursi kekuasaan .

Kritikus menyatakan bahwa Yudhoyono seharusnya mendukung menteri keuangan ini. Sekalipun banyak wacana dari anggota DPR mengusulkan perbaikan sistem pemilu, seperti peralihan jadi proporsional tertutup atau gagasan kembali kepada pilkada melalui DPRD, sesungguhnya usulan ini tidak menyentuh akar masalah. Jika kondisi kepartaian masih seperti saat s ini, otak-atik sistem kepemiluan hanya menggeser masalah saja. Dengan biaya yang besar maka tidak aneh bila partai-partai pendatang baru yang belakangan hadir dalam gelanggang politik hampir dapat dipastikan terbentuk berkat adanya campur tangan konglomerat. Edward Aspinall mengkategorikannya sebagai partai presindensialis, yakni partai yang didirikan oleh atau untuk para tokoh politik utama dengan latar belakang purnawirawan jenderal atau penguasa ekonomi yang punya ambisi untuk menjadi presiden. Atas perbuatannya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dengan denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Harus dibentuk suatu kesadaran hukum sehingga terbentuk partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga pertambangan sebagai sebuah legacy terhadap generasi mendatang sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”. Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Sejauh ini, Presiden Widodo dapat menikmati citra sebagai orang bersih dari korupsi .

Efek samping negatif dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah yang lambat. KPK berharap para penyelenggara Kong4D Slot Pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak melakukan penyimpangan apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan berani menolak adanya politik uang ataupun tindak pidana lainnya serta turut aktif berperan serta mengawal Pemilu yang bersih, jujur, adil dan bebas korupsi.

Sebab, menurut dia, adanya masa jeda masih bisa jadi cara untuk memutus politik dinasti. Hingga kini politik dinasti seakan sulit diputus karena, menurut Robert, tiga hal yang ia sebut sebagai tiga ”P”, yaitu parpol, pasal, dan pemilih. Melihat adanya nama-nama pejabat dan politisi yang terseret dalam ini, maka dapat kita pahami bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan.

Tim kuasa hukum DPP PDI-P beraudiensi dengan komisioner KPU membahas kasus suap yang melibatkan caleg PDI-P, Harun Masiku, dengan mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Korupsi politik tidak akan berakhir jika para pemimpin politik terus sibuk berapologi tentang mahalnya demokrasi demi menutupi korosi dalam tubuh partai. Yang jadi persoalan selama ini, hal-hal itu kerap diabaikan, tak terkecuali oleh parpol yang berkuasa menentukan calon dalam pilkada. Namun, menurut Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebenarnya politik kekerabatan sah-sah saja asalkan anggota keluarga dari petahana tersebut memiliki kapasitas dan telah lama berproses di dunia politik. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pihaknya membuka ruang solusi lewat revisi regulasi.

Politik Korupsi

Menurut dia, negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi, sehingga sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politik. Ada tiga hal penting yang harus diperbaiki oleh setiap partai politik untuk mampu menjadi partai dan pemimpin yang berkualitas. Dikatakan, mereka semua memang bersepakat bahwa politik uang adalah masalah serius yang menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, politik uang tetap marak dilakukan.

Langkah integral dan sistemik dalam pemberantasan korupsi, baik secara represif dan preventif perlu disinergikan, mengingat tindakan represif saja dalam menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi belum teruji efektivitasnya. Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp416 Juta ( tanggal eight Juni 2016). Dalam pergaulan international, pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Masyarakat internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir .

Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, Masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini.